ANALISIS PELAYANAN KHUSUS TERHADAP PREDIKAT MITA KEPABEANAN
Kata Kunci:
MITA kepabeanan, audit, evaluasi kebijakanAbstrak
Tujuan utama Kajian akademis ini adalah untuk menganalisis penanganan dan pengelolaan MITA Kepabeanan berkaitan dengan adanya perubahan peraturan yang memisahkan antara penilaian status MITA Kepabeanan dan tatalaksanan kepabeanan. Kajian akademis ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis sumber data melalui teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan dan Focus Discussion Group (FGD). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif dengan memadukan berbagai sumber data dan perspektif yang relevan. Kajian ini merupakan bentuk evaluasi kebijakan publik yang mendasarkan pada teori William M. Dunn. Kesimpulan yang didapatkan adalah penerapan prosedur kepabeanan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur MITA Kepabaeanan dinilai efektif, efisien, memenuhi kebutuhan, memberi rasa adil dalam memperlancar proses pengeluaran barang, namun dari sisi ketepatan perlu dievaluasi kembali terkait tidak dilakukan penelitian pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 karena memiliki dampak yuridis. Manfaat ekonomi yang didapatkan oleh MITA berdampak pada efisien waktu dan biaya. Hambatan yang sering muncul cepat diselesaikan oleh DJBC dan dari segi pengawasan dilakukan dengan mekanisme NHI, Penelitian Ulang dan audit walaupun masih terdapat gap jumlah SDM yang belum mencukupi berdampak pada MITA tidak dapat dilakukan audit seluruhnya
Unduhan
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Kajian Akademis BPPK

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.