ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang berhasil bangkit pasca pandemi Covid-19. Dibalik bertumbuhnya aktivitas ekonomi di DIY, tersimpan permasalahan kemiskinan yang masih menghantui. Berdasarkan data BPS tahun 2018-2023, diketahui bahwa kemiskinan DIY selalu berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun tingkat pengangguran terbuka di DIY selalu lebih rendah dari rata-rata nasional. Jika data kemiskinan yang tinggi di DIY dikaitkan dengan rendahnya TPT di DIY, dapat terlihat anomali kondisi bahwa tingkat pengangguran kecil namun kemiskinan cenderung tinggi. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan dana Transfer Ke Daerah, sedangkan sebagai variabel terikat adalah Jumlah Penduduk Miskin Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan pengujian pengaruh secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada persamaan regresi data panel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten/kota wilayah DIY. Sementara itu, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi lima persen, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari lima persen. Sedangkan variabel lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani, dan Transfer Ke Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap Jumlah Penduduk Miskin karena memiliki nilai probabilitas di atas lima persen. Saran dan rekomendasi bagi pemerintah agar terus melakukan upaya menstabilkan harga bahan makanan, terutama beras, untuk dapat menurunkan kemiskinan. Perlu dilakukan kajian untuk opsi peningkatan porsi TKD yang bersifat block grant untuk ditentukan penggunaannya (earmarked). Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan dana TKD untuk kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat agar dapat mengurangi kemiskinan. Perlu dilakukan pembinaan terhadap sektor informal dengan upaya mendorong sektor tersebut ke sektor formal, agar pekerja sektor formal dapat mendapat upah paling tidak sebesar upah minimum yang berlaku.