ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

WHO mencatat sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal setiap tahun akibat merokok atau penyakit yang berhubungan dengan zat-zat yang terkandung di dalam rokok, sehingga perlu tindakan dalam skala luas untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan rokok. Kebijakan earmarking diterapkan untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok. Sebagai bentuk earmarking, pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ke sejumlah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji penerapan kebijakan earmarking melalui pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan DBH CHT dalam rangka mengendalikan eksternalitas negatif penggunaan rokok terhadap kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan earmarking telah diterapkan sejak tahun 2008, namun hasilnya belum sesuai dengan tujuan pengenaan cukai atas produk hasil tembakau. Data menunjukkan bahwa prevalensi perokok tetap tinggi, persentase perokok muda meningkat, dan jumlah rokok yang dikonsumsi per hari juga meningkat. Pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan DBH CHT harus didesain ulang karena dasar alokasi saat ini akan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produk hasil tembakau daripada mengendalikan konsumsi demi peningkatan kualitas kesehatan.