IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA: PENINGKATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA PROVINSI SE-INDONESIA

PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA PROVINSI SE-INDONESIA

Abstrak

Kebijakan Desentralisasi Fiskal merupakan implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pasca Reformasi Ekonomi 1998 dengan tujuan dapat mencapai pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonominya.        

Tujuan utamanya   untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel transfer daerah seperti  DID, DAU, DAK, dan DD  dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai  indikator pembangunan ekonomi. Selanjutya IPM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan model 2SLS. Data yang digunakan  adalah data panel, dimana  cross section-nya  seluruh provinsi  sedangkan  time series menggunakan data 12 tahun (2005-2016). Metode estimasi dengan metode kwadrat terkecil (OLS) dan autoreggresive model yang menggunakan software E-Views 8.

Hasil running data menunjukkan bahwa R² (goodness of fit) nilai sebesar 86,03%. Selanjutnya variabel DID dan DAU tidak signifikan, sedangkan  DAK, DD, dan IPM_t-1 berpengaruh positif dan signifikan walaupun relative kecil terhadap tingkat IPM pada provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya kebijakan  untuk  peningkatan dana Transfer ke daerah di level provinsi, hanya  DAK dan DD mempengaruhi peningkatan IPM, , walaupun dengan respon yang sangat kecil. Sedangkan IPM_t-1 juga berpengaruh positif terhadap IPM  tahun sekarang.  APBD ternyata banyak membiayai komponen  rutinitas sehingga  sangat  mengandalkan kucuran dana APBN. Konsep otonomi daerah di Indonesia bukan untuk provinsi melainkan untuk Kabupaten dan Kota. Sedangkan variabel IPM dengan model 2SLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.