Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia
Kata Kunci:
Desentralisasi fiskal, kesenjangan antarprovinsi, DAU, DBH, koefisien GiniAbstrak
Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang atas keuangan publik dan pelayanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa basis-basis perpajakan maupun melalui mekanisme transfer kepada pemerintah daerah. Penyerahan sumber-sumber pendanaan tersebut dilaksanakan dengan alasan untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin terjadi, baik antarpemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis empiris dilaksanakan dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan estimasi data panel (fixed effect - random effect estimation) terhadap data DAU dan DBH per kapita serta koefisien Gini dari 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 s.d. 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan antarprovinsi di Indonesia.