MASALAH KEAGENAN DAN KEPEMILIKAN PEMERINTAH SERTA DAMPAK KEUANGAN NEGARA ATAS IMPLEMENTASI ISAK 8 (Studi Kasus PT. PLN Persero)

Abstrak

Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Indonesia sangat membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan perekonomian dan pendapatan nasional. Di dalam menjalankan  program pemerintah, BUMN dituntut untuk menyajikan transparansi laporan keuangan pada publik. Penelitian penulis adalah studi kasus atas laporan keuangan PT. PLN (Persero) dan pemerintah pusat selama periode 2014-2016. Selama periode pengamatan, peneliti melakukan kajian atas penerapan kebijakan ISAK 8 pada laporan keuangan PT. PLN (Persero) serta dampaknya pada LKPP, kemudian menghubungkannya dengan teori agency dan kepemilikan. Hasil analisis selama tiga tahun menunjukkan hambatan bagi PT. PLN (Persero) atas penerapan ISAK 8 menjadikan nilai Rasio DER tinggi sehingga LKPP terkena dampaknya.  Kondisi ini menimbulkan konflik dimana manajemen (agen) menginginkan rasio DER rendah untuk mendapatkan pendanaan eksternal tanpa penerapan ISAK 8, sedangkan principal (pemerintah) berkepentingan untuk mengurangi dampak ISAK 8 pada LKPP. Atas kepemilikan penuh pemerintah terhadap PT. PLN (Persero), maka pemerintah mampu mempengaruhi sebuah kebijakan keuangan dan menganulir penerapan ISAK 8 melalui Peraturan Presiden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dominan pemerintah dapat mengintervensi kebijakan ISAK 8 yang sebenarnya penting untuk diterapkan sebagai bahan penilaian publik dan investor agar laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Kata Kunci: ISAK 8, DER, PT. PLN (Persero), LKPP