Simposium Nasional Keuangan Negara merupakan forum diseminasi ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan semua bidang kajian yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Forum akan diselenggarakan dalam beberapa bagian, yaitu: plenary session yang menghadirkan pembicara kunci, workshop tentang beberapa isu terkini di bidang keuangan negara dan pengembangan SDM di bidang ini, serta presentasi atas makalah yang telah lolos dari seleksi yang dilakukan secara independen oleh Komite Program.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan
PENTINGNYA PENYUSUNAN LAPORAN EDUKASI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-007950.99/2023/PP/M.IA TAHUN 2024)
Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak secara mandiri melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem tersebut, tentu saja risiko kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak cukup tinggi. Wajib Pajak dituntut untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, seringkali Wajib Pajak berdalih tidak memahami ketentuan peraturan perpajakan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Meskipun sudah dilakukan edukasi oleh petugas pajak, Wajib Pajak tetap belum memahami ketentuan perpajakan. Ketika mendapatkan ketetapan pajak, terdapat Wajib Pajak yang berpendapat bahwa mereka belum dilakukan edukasi perpajakan dan ini menjadi argumen Wajib Pajak dalam melakukan upaya hukum di bidang perpajakan. Dalam proses upaya hukum, hakim pada pengadilan pajak juga mempertimbangkan adanya dokumentasi kegiatan edukasi perpajakan pada putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pentingnya penyusunan laporan edukasi perpajakan agar kegiatan edukasi perpajakan dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, peneliti akan meneliti ketentuan-ketentuan terkait penyusunan laporan edukasi perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan perpajakan terkait edukasi perpajakan dan putusan pengadilan pajak yang terkait dengan edukasi perpajakan.
Hak Cipta (c) 2025 Simposium Nasional Keuangan Negara
MANAJEMEN RISIKO MENGGUNAKAN MODEL INPUT-OUTPUT CARGO X-RAY SCANNER PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK: STUDI GROUNDED THEORY
Risiko kepabeanan semakin tinggi dengan meningkatnya kargo di Pelabuhan laut sebagai akibat dari perdagangan yang semakin tumbuh (World Customs Organizations, 2021). Manajemen risiko menggunakan mesin Cargo X-ray Scanner yang terintegrasi dokumen elektronik yang baik bertujuan untuk memberikan fasilitas perdangangan (World Customs Organizations, 2016). Integrasi ini diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap keamanan barang yang masuk serta meningkatan kualitas customs clearance. Metode penelitian kualitatif grounded theory digunakan untuk menilai penerapan risk engine menggunakan mesin Cargo X-ray Scanner dalam keputusan kepabeanan. Kekuatan metode penelitian grounded theory adalah penggunaaan metode yang sistematis dengan teknik dan prosedur yang ketat dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data untuk dikembangkan menjadi teori subtantif yang secara konsep digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena (Bruneta, Price, & Harris, 2022). Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok barada pada tahap IV, yaitu tahap penyempurnaan model dengan memperbarui informasi-informasi yang ada dan mengukur tingkat efektifitas model. Beberapa temuan terkait model input-output adalah faktor input yang tidak dilakukan evaluasi efektifitas terhadap output secara periodik bulanan, perubahan peraturan perundang-undangan dan pembobotan pada faktor input belum ditetapkan dan disepakati pada model sehingga faktor output berupa keputusan dan penilaian kecepatan pengambilan keputusan masih baur yang berdampak pada fasilitas perdangangan terutama pada kualitas customs clearance.
MENGUKUR EFEKTIVITAS KEBIJAKAN CUKAI PLASTIK DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: PENDEKATAN SEM-PLS
Sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait permasalahan sampah plastik. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan tentang daur ulang plastik dan pelarangan penggunaan plastik di berbagai daerah, namun efektivitasnya belum mencapai tingkat optimal. Kebijakan cukai plastik menjadi salah satu opsi tambahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan cukai plastik dalam mengatasi krisis lingkungan di Indonesia, serta membandingkannya dengan kebijakan pelarangan penggunaan plastik dan daur ulang plastik dari perspektif masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatory atau confirmatory research dengan sampel berjumlah 208 responden. Metode analisis data yang digunakan Structural Equation Model (SEM) - Partial Least Square (PLS) menggunakan aplikasi Smart PLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukai plastik dan kebijakan pelarangan penggunaan plastik berpengaruh positif dan signifikan terhadap dampak lingkungan. Sedangkan kebijakan daur ulang plastik tidak berpengaruh signifikan terhadap dampak lingkungan. Kebijakan cukai plastik memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dua kebijakan lainnya. Bahkan pengaruh kebijakan cukai plastik terhadap dampak lingkungan dua kali lebih besar dari kebijakan pelarangan penggunaan plastik. Penerapan kebijakan cukai plastik akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap dampak lingkungan dengan peningkatan hingga 63,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya kebijakan cukai plastik adalah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia.
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN/PENJUALAN SAHAM DAN AKSI KORPORASI PADA PERUSAHAAN TERTUTUP
Regulator yang mengawasi transaksi pengalihan/penjualan saham dan aksi korporasi bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek (perusahaan terbuka/Tbk.) di antaranya yaitu OJK selaku pengawas, BEI selaku penyedia bursa, KSEI selaku penyedia jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi, KPEI selaku penyedia jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, SIPF selaku penyelenggara dan pengelola Dana Perlindungan Pemodal. Belum ada regulator/pihak ketiga yang diberikan tanggung jawab terkait pemotongan/pemungutan atas kewajiban perpajakan dari transaksi pengalihan/penjualan saham dan aksi korporasi pada perusahaan tertutup. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan judicial case study serta menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengalihan/penjualan saham dan aksi korporasi di perusahaan tertutup dapat dibantu oleh pihak ketiga seperti KPPU, Notaris dan KemenkumHAM. Proses legalitas (pembuatan akta, pengesahan maupun persetujuan) tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sebelum kewajiban perpajakan terpenuhi. Dengan adanya sinergi DJP dan pihak ketiga, maka potential loss pajak atas pengalihan/penjualan saham dan aksi korporasi di perusahaan tertutup dapat dicegah.
OPTIMALISASI PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI KPP PRATAMA MUARA TEWEH
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya optimalisasi penggalian potensi PBB sektor Pertambangan Batubara dalam rangka mencapai target penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dengan studi kasus KPP Pratama Muara Teweh. Penulis menggunakan metode campuran, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui studi literatur atas peraturan perpajakan, diskusi grup yang terfokus, dan pengumpulan data baik secara internal DJP maupun data eksternal hasil pertukaran data dengan instansi dan pihak ketiga selain DJP sesuai PMK-228/PMK.03/2017, dilakukan analisis data objek pajak untuk tahun pajak 2019 sampai dengan 2024 dalam rangka menentukan potensi pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan belum mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Selain itu, terdapat potensi pajak yang signifikan yang masih dapat digali dan dilakukan tindak lanjut untuk mencapai target penerimaan pajak. Sebagai alat bantu, KPP Pratama Muara Teweh mengembangkan dashboard pengawasan PBB untuk mengawasi dan menguji kepatuhan Wajib Pajak.
OPTIMIZING THE UTILIZATION OF EXCISE REVENUE SHARING FUND FOR TOBACCO PRODUCT BY IMPLEMENTING INTERNET SAATHI PROGRAM TO AMPLIFY INCLUSIVE DIGITAL ECONOMY
Undang-Undang Cukai Indonesia mengamanatkan adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai bagian dari Dana Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada setiap provinsi yang memberikan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau (PMK-215/PMK.07/2021 tentang DBH CHT). DBH CHT telah diatur untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri hasil tembakau, pembinaan sosial lingkungan, sosialisasi peraturan cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Namun, pemanfaatannya sering kali terkendala oleh inefisiensi dan alokasi yang tidak tepat. Program Internet Saathi yang dikembangkan di India, telah berhasil memberdayakan perempuan di pedesaan dengan program literasi digital dan pengetahuan keterampilan internet, yang mengarah pada peningkatan pembangunan sosial-ekonomi. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis pemanfaatan DBH CHT, dan mengusulkan adaptasi dan implementasi program Internet Saathi di Indonesia, dan mengevaluasi potensi sekaligus dampaknya dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif, khususnya di kalangan perempuan, untuk berkontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045. Kajian pada tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan tinjauan literatur yang komprehensif dengan kajian studi mengenai pemanfaatan DBH CHT dan program Internet Saathi, serta menyoroti keberhasilan dan tantangan yang akan dihadapi. Pengumpulan data mengenai alokasi DBH CHT dan penggunaannya di Indonesia, memberikan gambaran mengenai praktik-praktik yang ada saat ini dan mengidentifikasi kelemahan yang dapat diatasi oleh program Internet Saathi. Analisis komparatif terhadap dampak program di India juga dapat memproyeksikan kelayakan dan potensi keberhasilannya di Indonesia. Implementasi program yang diusulkan mencakup perencanaan strategis, desain program, dan pelaksanaannya. Dengan demikian, kebermanfaatan ekonomis di daerah pedesaan diharapkan bisa dirasakan seperti peningkatan literasi digital, peningkatan kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja. Paper ini juga memberikan solusi yaitu dengan menerapkan strategi mitigasi resiko yang mendalam untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dengan upaya kolaboratif dari semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, LSM, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung program yang diusulkan, untuk memberikan dampak transformatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi di Indonesia.
PENGARUH HARGA KOMODITAS LOKAL DAN SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INFLASI DI PROVINSI JAWA BARAT
Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan volume produksi terbesar nasional. Menurut data BPS tahun 2023 sebesar 87 persen wilayah daratan Jawa Barat dimanfaatkan sebagai usaha pertanian. Namun demikian, terjadinya inflasi makanan tak terhindarkan dan menjadi satu dari sebelas kelompok penyumbang inflasi tahunan terbesar di Jawa Barat. Atas hal tersebut, perlu diketahui secara spesifik faktor yang mempengaruhi inflasi guna memeta kan upaya yang tepat untuk menjaga kestabilannya. Penelitian ini menggunakan metode transfor masi Box Cox dan analisis inferensia dengan data panel tahun 2019 2023 dari tujuh kota di Provinsi Jawa Barat serta satu variabel dependen (inflasi) dan enam variabel dependen (Harga Beras, Harga Daging Sapi, Harga Daging Ayam Ras, Harga Telur Ayam, Kebija kan Operasi Pasar Murah dan Belanja Subsidi). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Harga Daging Sapi dan Belanja Subsidi berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. Serta Harga Daging Ayam Ras, Telur Ayam dan kebijakan Operasi Pasar Murah tidak berpen garuh terhadap inflasi. Artinya, tidak semua harga komoditas lokal berpengaruh terhadap inflasi dan pemerintah perlu tetap mempertahankan belanja subsidi. Kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun referensi penelitian lanjutan.
PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA: IMPIAN ATAU KENYATAAN?
Pemerintah Indonesia berambisi mewujudkan impian menjadi negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkerlanjutan pada tahun 2045, antara lain dengan kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, ini selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 1 yang menyerukan pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030 dan Goal 3 yang menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Data World Development Indicators (WDI) sekitar sepertiga dari kemiskinan ekstrem dunia secara tidak proporsional berada di 22 dari 218 negara, atau 7 persen populasi dunia yang belum berhasil lepas dari status berpendapatan rendah. Sementara di Indonesia, angka kemiskinan diberbagai daerah cukup bervariasi dan cukup banyak dibawah target. Studi ini memfokuskan pada isu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tujuannya untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan model time series dan regresi data panel, hasilnya anggaran pendidikan signifikan menambah P0, sementara dampaknya terhadap P1 dan P2 ambigu. Anggaran kesehatan menujukan ambiguitas terhadap P0 namun signifikan mengurangi P1 dan P2. Anggaran perlindungan sosial signifikan mengurangi P0 namun belum cukup untuk meredam meningkatnya P1 dan P2. Anggaran dana desa secara signifikan mengurangi P0, namun ambigu terhadap P1 dan P2. Distance kota dan kabupaten terhadap pusat pemerintahan provinsi signifkan mengurangi P0, namun menyumbang peningkatan P1 dan P2. Data tingkat provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia dari tahun 2016-2022 bersumber dari Kementerian Keuangan RI dan BPS, sedangkan data koordinat GPS dari alat geocoding Geocode for Sheets™.
PENGUJIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) MENGGUNAKAN ANALISIS LABA DITAHAN YANG DIIKUTI DENGAN ANALISIS ARUS KAS
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) mengatur wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan. Hasil dari proses pembukuan berupa neraca dan laba rugi, dijadikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permasalahannya, apakah neraca dan laba rugi yang menjadi lampiran SPT disusun menggunakan siklus akuntansi yang benar dan berdasarkan bukti transaksi yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat diuji menggunakan analisis Laba Ditahan pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi). Objek penelitian adalah perkiraan “Laba Ditahan” pada laporan keuangan yang diperoleh dari para peserta pembelajaran jarak jauh (PJJ) Analisis Laporan Keuangan tahun 2024 dari berbagai Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Pembelajaran ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak di Jakarta. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan membandingkan analisis Laba Ditahan dari berbagai laporan keuangan wajib pajak. Hasil dari penelitan menunjukkan, bahwa analisis Laba Ditahan berbagai wajib pajak menunjukkan 3 jenis wajib pajak yaitu: 1) wajib pajak yang sudah benar menetapkan angka perkiraan Laba Ditahannya, 2) wajib pajak yang kurang melaporkan Laba Ditahannya, dan 3) wajib pajak yang melaporkan Laba Ditahannya lebih besar. Setiap selisih pada analisis Laba Ditahan berakibat pada kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak. Setiap selisih Laba Ditahan yang ada mengindikasikan bahwa saldo akhir Kas dan Bank tidak benar, hal ini berdasarkan pengujian lanjutan dengan menggunakan pengujian Arus Kas.
LEARNING APPETITE: VISUALIZING HOW LEARNERS CONSUME MANDATORY ONLINE LEARNING MATERIALS
Dalam pembelajaran di tempat kerja, pembelajaran wajib menghadirkan dilema. Sangat penting bagi organisasi untuk memenuhi tujuan mereka, dan pelatihan semacam itu biasanya dirancang berdasarkan persyaratan berbasis pekerjaan tertentu. Namun, jenis pembelajaran ini seringkali tidak menguntungkan bagi pelajar dewasa, yang memiliki preferensi dan motivasi mereka sendiri. Menurut teori pembelajaran orang dewasa, mereka belajar dengan cara yang diatur sendiri, yang dapat berbeda dari tujuan organisasi. Pelajar dewasa dalam pembelajaran online sering terlibat berdasarkan kebutuhan dan minat tertentu. Mereka mungkin hanya mengakses sebagian dari kursus dan kegiatan tertentu atau menghabiskan lebih sedikit waktu untuk materi yang sudah mereka kuasai. Akibatnya, akan ada berbagai pola interaksi. Karena variasi keterlibatan ini, akan bermanfaat untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pola-pola tersebut dan dampaknya terhadap hasil pembelajaran. Untuk mengeksplorasi itu, kami menganalisis interaksi pelajar online pada sistem manajemen pembelajaran (Jo et al.), yang direkam dan digunakan sebagai proksi pembelajaran. Studi ini menganalisis data dari 75.712 peserta didik yang berpartisipasi dalam program pembelajaran online wajib empat belas hari, dengan fokus pada dua poin data utama: waktu belajar, yang mengukur durasi yang dihabiskan peserta didik di LMS, dan waktu jarak, yang melacak durasi istirahat yang diambil peserta didik sebelum mengakses materi pembelajaran berikutnya. Melalui analisis data, kami membuat visualisasi dan pengelompokan untuk mengidentifikasi pola interaksi pembelajaran. Selanjutnya, kami menarik analogi antara pola-pola ini dan berbagai jenis nafsu makan, memperkenalkan empat kategori pelajar yang berbeda: pemakan besar, yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar tetapi istirahat lebih pendek; pemilih makanan, yang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk belajar tetapi mengambil istirahat lebih lama; penggigit, yang menghabiskan lebih banyak waktu belajar dan mengambil istirahat lebih lama; dan gulpers, yang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk belajar dan mengambil istirahat yang lebih pendek. Visualisasi dan analogi yang disajikan dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana peserta didik mengonsumsi materi pembelajaran berdasarkan interaksi waktu dan jarak mereka.
PREDIKSI REALISASI ANGGARAN DENGAN SARIMA
Tata kelola pembangunan ekonomi di Indonesia menganut pembangunan ekonomi inklusif. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi tinggi. Dalam mendorong salah satu pilar yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui belanja negara yang efisien dan efektif, perlu dilakukan pengelolaan anggaran yang berkualitas. Salah satu tantangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran adalah ketidakyakinan dalam mengestimasi realisasi anggaran atau menentukan rencana penarikan dana (RPD). Melalui regulasi terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja didorong untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga/unit Eselon I/Satuan kerja berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA. Dengan kondisi tersebut, di mana satuan kerja belum memiliki acuan dalam mengestimasi realisasi anggaran dan berefek kepada kinerja realisasi anggaran dan IKPA yang rendah, kami mengajukan model untuk mengestimasi realisasi anggaran dengan menggunakan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA). Metode SARIMA tersebut kami uji cobakan dengan menggunakan data realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang diperoleh dari API OMSPAN sejak tahun 2016. Adapun tool yang digunakan adalah python. Hasil SARIMA tersebut adalah perbandingan antara prediksi dengan realisasi riil beberapa unit kerja eselon 1 Kemkominfo pada 2024. Hasil prediksi realisasi anggaran ini bermanfaat bagi pimpinan satuan kerja dan instansi dengan memberikan gambaran estimasi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sehingga dapat merumuskan kebijakan strategis pengelolaan anggaran. Adapun bagi Kementerian Keuangan selaku bendahara negara, pemodelan ini dapat membantu dalam mengestimasi nilai realisasi anggaran sehingga dapat mendorong belanja negara yang efisien dan efektif. Pemodelan SARIMA ini dapat dikembangkan ke penelitian selanjutnya dengan menggunakan data dari SAKTI untuk mensimulasikan data RPD lebih detail.
PROSES TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN CUKAI DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Era Milenium Ketiga (Piliang, 2020) merupakan masa dimana munculnya perubahan sebuah struktur hubungan sosial serta kebiasaan dalam masyarakat karena teknologi (Susarla et al., 2012), berubahnya pola mobilitas masyarakat tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satu tantangan global yang menjadi perhatian Pemerintah adalah respon terhadap perkembangan digitalisasi, karena transformasi digital di sektor publik berkaitan peran pemerintah mengarahkan bagaimana sebuah teknologi digunakan oleh publik serta membentuk aktivitasnya sebagai bentuk konsekuensi penggunaan teknologi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintah pusat bagian dari Kementerian Keuangan yang saat ini secara terus menerus melakukan perbaikan dengan penggunaan digitalisasi pada layanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dan Transformasi Kelembagaan hingga mampu mendapatkan penghargaan “Top Digital Implementation 2022 Level Stars 5 & Top Leader on Digital Implementation 2022”. Dengan capaian dan proses yang telah dilakukan oleh DJBC, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana proses transformasi digital dan pada tahapan apa proses transformasi digital DJBC saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi pendukung atas pelaksanaan digitalisasi layanan cukai yang melibatkan Tim Evaluasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi di Bidang Cukai serta Tim Pengembang Sistem Aplikasi Cukai. Hasil analisis menunjukan bahwa proses transformasi digital layanan cukai telah dilakukan sejak masih menggunakan tulisan diatas formulir, sistem recital tool, komputerisasi, hingga saat ini telah dilakukan secara otomasi. Capaian proses tersebut apabila dirujuk pada framework OECD (2016) telah berada pada peralihan tahapan kedua ke tahapan ketiga yaitu tahapan e-government menuju digital government, pada tahapan ini dapat terlihat dari fokus perubahan yang telah dicapai pada tujuan penggunaan, keterlibatan, aktivitas utama, serta pelayanan individu. Penulis menyakini capaian proses tersebut masih dapat berkembang dengan pengembangan ExSIS 4.0 yang saat ini sedang dilakukan.
REDEFINING CARBON ACCOUNTABILITY: THE IMPACT OF CONSUMPTION-BASED ACCOUNTING ON INDONESIA CLIMATE POLICY AND CARBON TRADING POTENTIAL
Makalah ini mengeksplorasi dampak potensial dari penerapan Akuntansi Berbasis Konsumsi (CBA) terhadap kebijakan iklim dan potensi perdagangan karbon Indonesia. Dengan menggunakan analisis Input-Output Wilayah Tunggal yang diperluas secara lingkungan, studi ini membandingkan kerangka kerja Akuntansi Berbasis Produksi (PBA) dan CBA untuk menilai sejauh mana emisi karbon terkait dengan perdagangan internasional. Dengan beralih dari PBA ke CBA, Indonesia dapat lebih akurat mengaitkan sekitar 24% dari total emisi karbonnya—yang tertanam dalam ekspor bersih—dengan perdagangan internasional. Pergeseran ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengubah emisi terkait ekspor ini menjadi kredit karbon yang dapat diperdagangkan, yang berpotensi menghasilkan sekitar USD 6,89 miliar per tahun. Analisis ini menekankan pentingnya pengelolaan kredit karbon pemerintah yang terpusat untuk memastikan keselarasan dengan tujuan iklim nasional dan untuk memaksimalkan pengembalian finansial untuk reinvestasi ke dalam proyek energi terbarukan, reboisasi, dan infrastruktur rendah karbon. Pada akhirnya, adopsi CBA menawarkan Indonesia peluang yang signifikan untuk meningkatkan posisinya di pasar karbon global, mempercepat kemajuan menuju target emisi nol bersih pada tahun 2060, dan berkontribusi pada promosi perdagangan karbon yang adil dan merata secara internasional.
REGULATORY SANDBOX : SOLUSI POTENSIAL UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI IMPOR INDONESIA
Penelitian ini mengkaji kompleksitas dan tantangan dalam sistem pengaturan serta proses bisnis impor di Indonesia, dengan fokus pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023. Kebijakan ini telah memicu reaksi publik yang signifikan, mengingat pelarangan beberapa bahan baku yang tidak tepat sasaran mengganggu rantai pasok industri, serta menyebabkan penurunan permintaan hingga 70% bagi industri kecil dan menengah (IKM). Dalam enam bulan terakhir, lebih dari 23.900 pemberitaan media terkait kebijakan ini mencerminkan dampak besar yang dirasakan stakeholder terkait, sehingga pemerintah terpaksa melakukan revisi berulang kali yang dapat mengurangi kredibilitas pemerintah di mata publik. Ditemukan bahwa kerumitan regulasi, yang melibatkan 19 peraturan dari berbagai kementerian dan lembaga, menciptakan berbagai kendala bagi pelaku usaha. Hal ini berkontribusi terhadap ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap efisiensi dan daya saing industri. Permasalahan utama di bidang impor Indonesia meliputi tingginya biaya kepatuhan, risiko kesalahan dalam penerapan, dan kebingungan dalam penafsiran peraturan. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pengaturan impor untuk menciptakan regulasi yang lebih transparan dan mudah dipahami. Sebagai langkah strategis, penelitian ini mengusulkan penerapan regulatory sandbox sebagai sarana untuk menguji dan menyesuaikan kebijakan impor dalam lingkungan yang terkontrol. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta regulator. Harmonisasi peraturan juga diusulkan sebagai langkah jangka panjang untuk menyederhanakan regulasi yang ada dan menerapkan standar internasional. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Dengan menerapkan rekomendasi ini, sistem pengaturan impor di Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menarik investasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
SEGMENTASI SATUAN KERJA DALAM RANGKA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITALISASI PEMBAYARAN DI SEKTOR PUBLIK
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah menginisiasi digitalisasi pembayaran di sektor publik antara lain: Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS). Akan tetapi, implementasi ketiga platform terkait masih belum maksimal dan tidak merata di satuan kerja pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menerapkan metode segmentation, targeting, and positioning (STP) pada permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sampel dari salah satu Kantor Vertikal DJPb yaitu KPPN Mataram berdasarkan realisasi penggunaan ketiga platform selama tahun 2023. Proses segmentation dilakukan dengan analisis K-Means clustering berdasarkan data penggunaan Digipay, KKP, dan CMS dari 238 satuan kerja. Pada proses pertama, terbentuk tiga kluster yang memiliki karakteristik berbeda: kluster pertama/baik; kluster kedua/sedang; dan kluster ketiga/kurang. Proses targeting dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif potensi anggaran belanja satuan kerja yang dapat didorong untuk menerapkan digitalisasi pembayaran berdasarkan data besaran pagu uang persediaan dan dihasilkan bahwa hampir semua satuan kerja dapat ditargetkan untuk semakin memaksimalkan ketiga platform. Terakhir, proses positioning dilakukan dengan melakukan survei persepsi dengan pendekatan TAM (Technology Acceptance Model) dan diungkapkan bahwa persepsi pada kluster kedua dan ketiga masih rendah terutama pada indikator sikap dan minat serta indikator kemudahan penggunaan. Persepsi terhadap platform Digipay juga menjadi yang terendah dibandingkan platform lainnya. Oleh karena itu, KPPN dapat memposisikan satuan kerja dengan memberikan pembinaan pada elemen support (political will) dan capacity. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan contoh metode dalam menghadapi permasalahan serupa serta dapat menjadi masukan kebijakan untuk mempercepat transformasi digitalisasi pembayaran yang sejalan dengan misi transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.
SHOULD WE FOLLOW THE WORLD BANK?: A CASE OF VAT THRESHOLD IN INDONESIA
Pada pertengahan tahun 2024, Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk menurunkan ambang batas PKP dari Rp4,8 miliar menjadi Rp600 juta. Hal ini sejalan dengan saran Bank Dunia sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi saran Bank Dunia tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan melakukan regresi OLS dengan data cross-section antar negara untuk melihat faktor-faktor yang menentukan ambang batas PKP di suatu negara. Variabel independen yang dianalisis antara lain persentase pekerja yang bekerja di UMKM, rasio GINI, PDB per Kapita (PPP), dan variabel dummy yang menunjukkan kategori negara, yaitu negara berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah ke bawah, negara berpendapatan menengah ke atas, dan negara berpendapatan rendah. Kemudian, analisis kualitatif dilakukan untuk mengevaluasi ambang batas PKP Indonesia dari empat sisi: biaya kepatuhan, proporsi pekerja yang bekerja di UMKM, ketimpangan pendapatan, dan fenomena bunching yang akan terjadi akibat penurunan ambang batas PPN. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ambang batas PKP adalah murni kebijakan dari suatu negara dimana prioritas politik dan arah kebijakan pemerintah menjadi hal yang penting. Selain itu, jika dilihat dari empat sisi yang diteliti dalam analisis kualitatif, penurunan ambang batas PKP belum layak untuk dilakukan pada saat ini.
THE ROLE OF FISCAL POLICY IN ACHIEVING EMISSION REDUCTION TARGET FROM THE PROPERTY SECTOR: A CASE STUDY OF TAX INCENTIVES FOR GREENHOUSE DEVELOPMENT
Pemerintah Indonesia berencana untuk memerangi perubahan iklim dalam rencana pembangunan nasionalnya, yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pemerintah ingin mengurangi emisi karbon sebesar 29% sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan dari negara lain pada tahun 2030. Industri bangunan berkontribusi pada sejumlah besar penggunaan energi di seluruh dunia dan arus keluar karbon dari produksi material, konstruksi, operasi, dan pembuangan limbah konstruksi yang habis digunakan, dan permintaan peralatan konstruksi. Sektor properti, terutama bangunan, menyumbang sekitar sepertiga dari emisi karbon global dan menyumbang sekitar 40% dari konsumsi energi primer. Banyak negara telah menerapkan berbagai kebijakan konstruksi hijau dalam menanggapi kekhawatiran perubahan iklim untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai netralitas karbon di industri konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan di Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi nasional. Dengan berfokus pada studi kasus penerapan insentif pajak untuk rumah kaca. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan langkah-langkah fiskal dengan insentif pajak untuk konstruksi ramah lingkungan berkontribusi signifikan untuk mengurangi emisi karbon. Penelitian ini dapat memicu penelitian lebih lanjut mengenai melakukan studi longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari insentif pajak terhadap adopsi bangunan hijau dan pengurangan emisi karbon di berbagai wilayah Indonesia. Ini dapat memberikan wawasan tentang keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini dari waktu ke waktu.
ANALISIS CRITICAL SUCCESS FACTOR DIGI.KA UNTUK IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING BIDANG KEUANGAN
Selama bertahun-tahun, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) telah banyak digunakan di sektor swasta dan pemerintahan. Sistem ERP adalah perangkat lunak yang terdiri atas kumpulan modul untuk pengelolaan, pengintegrasian, dan optimalisasi fungsi bisnis dan transaksi dari sebuah organisasi. Melalui Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), aplikasi pemerintah terbagi menjadi dua jenis yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Hingga tahun 2020, belum ada aplikasi umum bidang keuangan di Indonesia yang mendukung kebutuhan pencatatan detail transaksi keuangan. Oleh karena itulah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada tahun 2021 membuat sistem ERP bidang keuangan bernama Digitalisasi Pertanggungjawaban Keuangan Negara (DiGi.Ka). Selama tiga tahun beroperasi DiGi.Ka telah memberikan manfaat kepada pengelola keuangan dan para pegawai. ERP DiGi.Ka mudah digunakan, tanpa kertas, multi-platform, terdokumentasi dengan baik, serta dikembangkan internal oleh pegawai Kemkominfo, yang sudah memahami proses bisnis serta mengikuti regulasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengalaman keberhasilan implementasi ERP DiGi.Ka dapat dievaluasi dan diteliti melalui critical success factor (CSF). Metodologi yang dilakukan dalam mengetahui CSF DiGi.Ka adalah identifikasi CSF dari sumber literatur, mengeliminasi CSF yang tidak relevan, melakukan wawancara dengan stakeholder DiGi.Ka, identifikasi CSF dari wawancara, membandingkan CSF antara wawancara dengan sumber literatur, serta memberikan hasil kesimpulan. Penelitian menghasilkan 6 CSF teridentifikasi yaitu top management support and system, education in traning and system, interdepartmental cooperation and communication, data analysis and conversion, business process reengineering, dan integration of the system. Dengan mengidentifikasi CSF yang valid, kita dapat mereplikasi implementasi DiGi.Ka di satuan kerja lain dengan faktor pendukung yang tepat. Harapan ke depan dengan replikasi ini adalah dapat terjadi penghematan dalam pengadaan ERP bidang keuangan serta standardisasi proses bisnis keuangan di sektor pemerintah untuk dukungan percepatan transformasi digital sektor keuangan pemerintah.
KAJIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA
Teknologi Keuangan (fintech) melibatkan penggunaan teknologi secara optimal mendisrupsi landskap layanan keuangan di Indonesia. Industri ini berkembang sangat pesat dengan kenaikan 78% dalam 10 tahun terakhir yang melibatkan 140 perusahaan dengan nilai transaksi sampai Rp 202,77 Triliiyun. Perlindungan konsumen menjadi salah satu tantangan, ditandai dengan adanya 5.677 (24,62%) pengaduan yang diterima oleh OJK Tahun 2023 berasal dari sektor fintech. Studi ini bertujuan untuk meninjau pengaturan perlindungan konsumen fintech di Indonesia. Metode penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif dan tinjauan literatur, serta membandingkan perlindungan konsumen Fintech di Indonesia dan di negara lain. Studi ini menemukan bahwa kesenjangan regulasi menyebabkan perlindungan konsumen fintech lebih rendah dibandingkan dengan produk keuangan tradisional, serta munculnya risiko terkait ketidakandalan platform, kurangnya informasi produk, privasi data, dan konflik kepentingan. Untuk melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh diperlukan pengaturan regulasi yang lebih komprehensif dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
EMPOWERING SMES EXPORT BY EXPORT PROMOTION POLICY: THE CASE OF DUTY EXEMPTION INCENTIVES FOR SMES IN INDONESIA
Rendahnya Tingkat partisipasi IKM dalam perdagangan internasional mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi untuk meningkatkan keterlibatan IKM dalam pasar global. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dengan tujuan untuk diolah dalam rangka diekspor untuk IKM yang dikenal sebagai fasilitas KITE IKM. Untuk memperoleh fasilitas ini, IKM disyaratkan untuk mendaftarkan diri sebagai KITE IKM. Oleh karena itu meskipun kebijakan dimulai pada tahun 2017 namun fasilitas dinikmati oleh IKM mulai ditahun yang berbeda-beda tergantung kapan IKM melakukan pendaftaran. Dalam studi empiris ini, saya menggunakan metode difference-in-differences dengan variasi waktu perlakuan untuk mengeksplorasi dampak dari penerapan kebijakan KITE IKM terhadap aktifitas impor dan ekspor IKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan periode waktu dari 2015-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif KITE IKM memberikan peningkatan yang signifikan terhadap ekspor dan impor IKM. Namun demikian dampak ini tidak bersifat jangka panjang. Dalam jangka panjang, kebijakan ini tidak memberikan dampak terhadap ekspor. Sementara dampaknya terhadap impor semakin melemah dalam jangka panjang meskipun tetap positif. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk para pembuat kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang dapat memberikan dampak dalam jangka panjang.
EARLY WARNING SYSTEM BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENT BAGI PENGELOLAAN DANA PERKEBUNANAN KELAPA SAWIT YANG BERKELANJUTAN
Industri kelapa sawit Indonesia menyumbang lebih dari 58% produksi minyak sawit dunia, menjadikannya sektor strategis bagi negara. Untuk itu pemerintah menyelenggarakan program pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang didanai melalui Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS), yang dihimpun dari pungutan ekspor komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Ketergantungan ini menimbulkan risiko fiskal dalam hal terjadi penurunan volume ekspor, seperti yang terlihat pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memprediksi volume ekspor CPO sebagai proxy komoditas kelapa sawit. Dengan menggunakan data volume produksi CPO, luas lahan perkebunan kelapa sawit, harga CPO internasional, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode 2011-2022, penelitian ini membuktikan bahwa EWS dapat dibangun menggunakan model prediksi berbasis arsitektur ANN Multi-Layer Perceptron (MLP). Intepretasi model prediksi menggunakan metode SHapley Additive exPlanation (SHAP) menunjukkan bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit dan volume produksi CPO yang berasal dari perkebunan swasta besar dan perkebunan rakyat berdampak pada prediksi volume ekspor CPO. Penurunan luasan lahan perkebunan kelapa sawit dan besaran produksi CPO milik perusahaan besar swasta dan perkebunan rakyat dapat menjadi signal bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjaga volume ekspor CPO pada tingkatan yang memadai guna membiayai program-program pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan tanpa membebani fiskal pemerintah. Meski dikembangkan untuk komoditas kelapa sawit, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diterapkan pada insustri sejenis.
BLENDED FINANCE SUKUK NEGARA DAN KPBU UNTUK OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Seperti diketahui, APBN sebagai salah satu sumber pendanaan infrastruktur memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya melakukan inovas sumber pendanaan infrastrtuktur. Saat ini pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU telah berjalan dengan baik. Namun, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia diperlukan upaya ekstra terutama dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan. Pada sisi lain, Pemerintah juga telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur dengan bersumber dari pembiayaan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN). Dalam kajian ini, penulis mencoba membuat gagasan tentang upaya optimalisasi pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU dan mensinergikan SBSN sebagai salah satu sumber pembiayaan KPBU terutama untuk infrastruktur berbasis ESG. Kajian ini menggunakan analisis kualitatif dengan alat analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian diolah secara simultan. Hasil kajian yang diperoleh menyimpulkan bahwa model pembiayaan KPBU dengan penerbitan SBSN untuk membiayai sebagian dari proyek KPBU sangat memungkinkan untuk diterapkan. Agar mekanisme ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka koordinasi pembiayaan KPBU dengan penerbitan SBSN ini perlu melibatkan unit pengelola SBSN di Kementerian Keuangan sejak perencanaan proyek. Kementerian/Lembaga selaku PJPK dapat mengajukan pembiayaan proyek KPBU melalui penerbitan SBSN sesuai dengan mekanisme APBN. Pada masa kosntruksi, pembiayaan dengan penerbitan SBSN dilakukan sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan dalam APBN tahun bersangkutan. Ketika proyek sudah selesai masa konstruksi dan siap beroperasi, maka PJPK dapat menyerahkan proyek tersebut kepada BUP untuk dilaksanakan operasi bisnis sesuai dengan perjanjian KPBU.
KONSTRUKSI KEBUTUHAN PERUMAHAN DI INDONESIA: PENDEKATAN SIMULASI FISKAL
Keterjangkauan perumahan telah menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, dengan sebagian besar populasi tidak mampu mengakses perumahan yang disediakan oleh pasar. Studi ini mengembangkan metodologi berbasis simulasi fiskal yang diadaptasi dari kajian sebelumnya (Rowley et al., 2017) untuk menciptakan pendekatan yang konsisten dalam memperkirakan kebutuhan perumahan di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membantu mengarahkan alokasi fiskal serta mensimulasikan dampak kebijakan terhadap kebutuhan perumahan. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan dalam studi kebijakan perumahan di Indonesia, di mana kebutuhan perumahan belum banyak didiskusikan dalam ranah fiskal. Dengan mengembangkan model simulasi yang komprehensif, penelitian ini berupaya memberikan data yang diperlukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkirakan kebutuhan perumahan saat ini dan masa depan, serta untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait alokasi sumber daya dan pengembangan kebijakan perumahan yang lebih efektif.
HUBUNGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN PENUGASAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Penelitian ini mengkaji hubungan kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kebijakan pembagian dividen pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan penugasan pemerintah sebagai variabel moderasi. PMN merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk memperkuat permodalan BUMN. Meskipun PMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN, dampaknya terhadap pembagian dividen belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam konteks penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan data panel dari 55 perusahaan yang terdiri dari BUMN dan anak perusahaannya selama periode 2010–2022. Analisis dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh PMN terhadap dividen dengan penugasan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMN memiliki dampak yang berbeda terhadap pembagian dividen BUMN, tergantung pada periode waktu. Pada tahun pemberian PMN dan tahun pertama setelahnya, PMN tidak memiliki hubungan signifikan terhadan dividen. Pada tahun kedua, PMN memiliki hubungan negatif terhadap dividen, namun dampaknya berubah menjadi positif signifikan pada tahun ketiga. Penugasan pemerintah terbukti memperkuat hubungan negatif antara PMN dan dividen pada awal periode, namun efek moderasi ini melemah pada tahun ketiga. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, PMN cenderung digunakan untuk stabilisasi dan investasi, sementara dalam jangka panjang, dampak positif terhadap dividen mulai terlihat. Penugasan berperan dalam memperkuat kontrol terhadap penggunaan dana PMN pada awalnya, namun kontribusinya terhadap distribusi dividen berkurang seiring waktu. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya perencanaan jangka panjang untuk optimalisasi penggunaan PMN dan evaluasi berkala terhadap penugasan pemerintah.
EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI: BATUBARA
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk aktif berkontribusi dalam mencapai tujuan berkelanjutan Tahun 2045. Kontribusi ini dibuktikan oleh Pemerintah Indonesia dengan menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap Gerakan “Zero Emission”, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji potensi ekstensifikasi cukai terhadap objek yang menimbulkan emisi karbon seperti batubara, karena dampak penambangan serta penggunaan batubara di Indonesia tidak hanya berupa polusi yang mengganggu kesehatan, tetapi juga kerusakan yang ditimbulkan membawa kerugian material yang signifikan bagi negara. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa pengenaan cukai terhadap batubara dapat mengurangi konsumsi batubara, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Pengenaan cukai terhadap batubara di negara lain juga dianggap efektif sebagai kompensasi efek negatif penggunaan dan penambangan batubara. Dengan metode penelitian komparatif, jurnal ini membahas efek negatif yang ditimbulkan atas penggunaan batubara, menggali potensi pengenaan cukai terhadap batubara, melakukan benchmarking dengan negara-negara di dunia yang telah mengimplementasikan cukai atas batubara, serta memberikan gambaran potensi pendapatan dari pungutan cukai atas batubara. Penulis menggunakan data-data statistik, penelitian, serta sumber lain untuk menemukan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa gagasan ekstensifikasi cukai terhadap batubara disamping dapat meningkatkan pendapatan negara, secara tidak langsung akan mendorong terjadinya penurunan tingkat penggunaan batubara dan ketergantungan pada batubara. Ekstensifikasi cukai terhadap batubara mendorong inovasi energi bersih (green energy), serta mengendalikan dampak negatif batubara terhadap manusia dan lingkungan.
DETERMINAN FAKTOR MORAL PAJAK TERKAIT KEPATUHAN MATERIAL DALAM PEMBETULAN SPT TAHUNAN PADA KPP PRATAMA DURENSAWIT
Rendahnya tax ratio salah satunya dikarenakan adanya tindakan penghindaran pajak. Sistem pajak di Indonesia yang menggunakan self assessment system atau pemenuhan kewajiban pajak secara pribadi terdapat risiko yang cukup besar untuk Wajib Pajak tidak melaporkan sesuai ketentuan. Risiko yang berhubungan dengan kepatuhan pajak tersebut banyak mulai dikaji dari sisi tingkat Moral Pajak Wajib Pajak melalui pelayanan pajak, seperti pelayanan yang dilandaskan pada empati dan proaktif (Damar, 2023). Bukti peningkatan kepatuhan lebih mudah diperoleh buktinya pada saat Wajib Pajak melaksanakan pembetulan SPT, namun memerlukan proses penelitian yang cukup panjang. Oleh karena itu dalam penelitian ini, respon Wajib Pajak terhadap pelayanan yang lebih dititikberatkan pada empati dan proaktif kepada Wajib Pajak dilaksanakan untuk mendapatkan bukti keberadaan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, terutama yang terkait dengan kepatuhan material. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan peran moral pajak Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menentukan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi moral pajak Wajib Pajak saat melaksanakan kewajiban pajak tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada analisa dampak kualitas pelayanan AR terhadap moral pajak Wajib Pajak. Yang diteliti adalah kausalitas dan penelitan komparatif dengan pendekatan metode kuantitatif di suatu kantor pelayanan pajak (KPP) pratama dengan obyek penelitian adalah Wajib Pajak yang dilayani oleh beberapa orang account representative (AR) dengan jumlah sampel sesuai dengan aturan jumlah sampel minimal metode SEM-PLS. Alat analisis yang akan digunakan adalah SEM-PLS untuk menganalisis diterminan yang dapat memengaruhi moral pajak dan Uji Beda menganalisis apakah ada perbedaan layanan AR dalam menentukan moral pajak. Hasil penelitian menemukan faktor utama yang menentukan moral pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan keberadaan perbedaan pelayanan yang diberikan AR dapat memengaruhi moral pajak.
ASSESSING THE EFFICACY OF FISCAL POLICY IN SUPPORTING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF THE IMPACT OF KITE IKM FACILITATION ON EXPORT VALUE FOR SMEs IN INDONESIA
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia, berkontribusi lebih dari 61% dari total PDB, dengan lebih dari 64,2 juta perusahaan mempekerjakan 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi signifikan ini menempatkan UKM sebagai pemain penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk membangun pembangunan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk mendorong pengembangan UKM, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan fiskal, antara lain KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), kemudahan impor untuk tujuan ekspor khusus untuk usaha kecil dan menengah. Fasilitas KITE IKM memberikan insentif pajak yang terdiri dari pembebasan pajak bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang impor. Studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal tersebut, terutama berfokus pada dampak kebijakan IKM KITE terhadap kinerja ekspor. Dengan memanfaatkan model Vector Autoregression (VAR), penelitian ini menilai hubungan kausal antara fasilitas IKM KITE, nilai tukar, dan nilai ekspor. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fasilitas KITE IKM tidak memiliki efek kausal langsung terhadap nilai ekspor, terutama karena rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas untuk impor bahan yang digunakan dalam produksi ekspor. Namun, nilai tukar mata uang asing secara signifikan memengaruhi nilai impor dan ekspor. Terlepas dari insentif pajak yang diberikan melalui bea masuk dan pembebasan pajak, langkah-langkah ini tidak berhasil meningkatkan ekspor secara signifikan. Beberapa tantangan, seperti terbatasnya kesadaran dan pemahaman di antara operator, serta kerangka peraturan yang kompleks, dapat menghambat pemanfaatan penuh fasilitas KITE IKM. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan KITE IKM merupakan alat yang berguna untuk mendukung kegiatan ekspor UKM, dampaknya tetap minimal. Untuk membuka potensi penuh UKM, pemerintah harus meningkatkan implementasi kebijakan, meningkatkan upaya penjangkauan, dan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih baik dalam program kebijakan fiskal.
ANALISIS KORELASI TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DENGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PADA LEVEL PROVINSI DI INDONESIA
Hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusannya sendiri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan tidak hanya keleluasaan tetapi juga beban tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Salah satu yang dapat menjadi faktor penentu dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di mana hanya sebagian masyarakat memiliki pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis keterkaitan antara kemandirian daerah yang diukur melalui tingkat Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka suatu daerah melalui metode analisis regresi data panel. Analisis dilakukan pada data tingkat Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi di Indonesia tahun 2005 sampai dengan 2021. Hasil dari penelitian diperoleh adanya signifikansi ketiga variabel terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 62,14 persen. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah berdasarkan variabel yang diteliti belum secara menyeluruh memiliki pengaruh dalam penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai proyeksi awal atas kemampuan daerah dalam pengentasan pengangguran di daerah untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik atau referensi atas penelitian berkelanjutan.
APAKAH TERDAPAT HUBUNGAN SIGNIFIKAN ANTARA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PERTUMBUHAN KREDIT UMKM PADA REGIONAL JAWA?
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Wilayah Jawa di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi instrumen kebijakan utama dalam mendukung UMKM di Indonesia, yang memiliki dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan regional. Metode penelitian meliputi pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk data historis penyaluran KUR, data pertumbuhan kredit UMKM, dan data ekonomi wilayah periode 2015 s.d. 2022. Analisis regresi dan teknik statistik lainnya digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara penyaluran KUR dan pertumbuhan kredit UMKM di wilayah Jawa, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR tidak berhubungan dengan pertumbuhan kredit UMKM di wilayah Jawa, Indonesia, sedangkan kredit komersial justru secara positif berhubungan dengan pertumbuhan kredit UMKM di wilayah Jawa, Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, menggarisbawahi perlunya pendekatan yang berfokus pada wilayah dalam perancangan kebijakan penyaluran KUR untuk mendukung pertumbuhan kredit UMKM yang berkelanjutan di Indonesia.
ANALISIS INOVASI PLATFORM INTEGRASI BELANJA PEMERINTAH (DIGIPAY ECOSYSTEM) DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC MANAGEMENT
Revolusi Industri 4.0 mendorong digitalisasi, termasuk dalam transaksi non-tunai. Pemerintah Indonesia telah mempromosikan digitalisasi sistem pembayaran melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sejak 2014, dengan pandemi COVID-19 semakin mempercepat adopsinya. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mendukung UMKM, Ditjen Perbendaharaan meluncurkan Digipay, platform yang menghubungkan Satuan Kerja Pemerintah dengan UMKM. Penelitian ini menganalisis implementasi Digipay dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja pemerintah menggunakan kerangka New Public Management (NPM). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dari diskusi online, laporan kinerja tahunan DJPb, serta tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan Digipay meningkatkan efisiensi melalui integrasi pembayaran dan pengadaan elektronik, serta perhitungan pajak otomatis. Namun, adopsinya masih rendah, dengan transaksi hanya 0,16% dari total Uang Persediaan. Tantangan utama meliputi: 1) mindset konvensional satker dan vendor; 2) literasi digital yang belum merata; 3) keterbatasan platform terkait segmentasi aplikasi dan aksesibilitas; 4) keterbatasan interoperabilitas rekening antarbank; dan 5) biaya tambahan seperti Merchant Discount Rate (MDR). Penelitian ini merekomendasikan: 1) pengembangan aplikasi berbasis prinsip COBIT untuk memenuhi kebutuhan stakeholder; 2) kolaborasi dengan BUMN seperti Pos Indonesia dan Kereta Api Logistik untuk menekan biaya pengiriman; 3) peningkatan literasi digital dan sosialisasi; serta 4) optimalisasi platform dengan peningkatan user experience dan interoperabilitas dengan berbagai bank digital.
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang berhasil bangkit pasca pandemi Covid-19. Dibalik bertumbuhnya aktivitas ekonomi di DIY, tersimpan permasalahan kemiskinan yang masih menghantui. Berdasarkan data BPS tahun 2018-2023, diketahui bahwa kemiskinan DIY selalu berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun tingkat pengangguran terbuka di DIY selalu lebih rendah dari rata-rata nasional. Jika data kemiskinan yang tinggi di DIY dikaitkan dengan rendahnya TPT di DIY, dapat terlihat anomali kondisi bahwa tingkat pengangguran kecil namun kemiskinan cenderung tinggi. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan dana Transfer Ke Daerah, sedangkan sebagai variabel terikat adalah Jumlah Penduduk Miskin Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan pengujian pengaruh secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada persamaan regresi data panel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten/kota wilayah DIY. Sementara itu, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi lima persen, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari lima persen. Sedangkan variabel lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani, dan Transfer Ke Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap Jumlah Penduduk Miskin karena memiliki nilai probabilitas di atas lima persen. Saran dan rekomendasi bagi pemerintah agar terus melakukan upaya menstabilkan harga bahan makanan, terutama beras, untuk dapat menurunkan kemiskinan. Perlu dilakukan kajian untuk opsi peningkatan porsi TKD yang bersifat block grant untuk ditentukan penggunaannya (earmarked). Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan dana TKD untuk kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat agar dapat mengurangi kemiskinan. Perlu dilakukan pembinaan terhadap sektor informal dengan upaya mendorong sektor tersebut ke sektor formal, agar pekerja sektor formal dapat mendapat upah paling tidak sebesar upah minimum yang berlaku.
Simeon Azrasentario Paolo Conterius Conterius
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PPN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
Perkembangan pesat pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/PMSE) dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ini, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan PPN atas transaksi PMSE terhadap penerimaan negara menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu diambil dari laporan keuangan pemerintah, publikasi resmi terkait perpajakan, serta statistik PMSE di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menggambarkan perubahan penerimaan PPN sebelum dan setelah implementasi kebijakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PPN pada transaksi PMSE telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan negara, dengan total penerimaan PPN mencapai Rp15,68 triliun pada tahun 2023. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, seperti kompleksitas administrasi pajak dan kesadaran serta kepatuhan pajak yang rendah di kalangan pelaku usaha. Selain itu, kesenjangan teknologi dan infrastruktur juga menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPN pada transaksi PMSE. Diharapkan, penerimaan negara dari sektor PMSE dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.
A POWERFUL ECONOMIC BARRIER AND DIGITAL TRANSITION THROUGH SUSTAINABLE FINANCE: EVIDENCE ON NIAS ISLAND
Tujuan: Makalah penelitian ini bertujuan untuk fokus berlebihan pada hasil jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang dan penciptaan nilai bisnis. Kombinasi dana dengan peraturan, beroperasi sebagai hambatan ekonomi. Sebagian besar, keberadaan pajak yang bekerja sebagai mengurangi kegiatan inovatif meningkatkan kinerja bisnis dengan ultra mikro. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan sampel data dari masyarakat lokal di wilayah kabupaten di Indonesia. Makalah penelitian ini benar-benar digunakan oleh non-probability sampling dengan purposive sampling. Teknik analisis data dengan riset bisnis yang dirancang dengan pemetaan industri kecil. Hasil: Hasil penelitian industri di Indonesia memberikan banyak informasi tentang pengeluaran penelitian dan pengembangan. Beberapa koneksi bisnis dengan pemangku kepentingan eksternal atau lembaga untuk meningkatkan pengetahuan, jenis inovasi berkelanjutan kinerja bisnis dan hal penting tentang produk baru dalam total omset bagi petani atau masyarakat lokal dengan sistem keuangan ultra mikro. Implikasi: Dalam nada ini, penyertaan kerangka hukum bisnis yang akurat akan memaksa industri bisnis pertanian untuk membentuk inisiatif mereka agar sesuai dengan batas-batas prosedur regulasi di Pulau Nias. Kebaruan: Penelitian ini memiliki strategi bisnis yang berbeda dengan berhasil menjelaskan pentingnya dana kebijakan publik dalam dukungan oleh ultra mikro melalui inovasi keuangan terbuka berbasis ekosistem dan keberlanjutan ekonomi. Jenis penelitian: Empiris dengan studi kasus